Program Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022

“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan.”

Pembangunan Desa yang maju dan mandiri dalam masa pemerintahan Ke dua Presiden Joko Widodo telah menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, hal tersebut tertuang dalam Nawa cita atau sembilan prioritas pembangunan nasional pada poin ke tiga disebutkan : “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan.” Sejalan dengan itu, perangkat hukum untuk mendorong realisasi penguatan Daerah dan Desa kini telah diundangkan, tidak saja pada tataran Undang-undang namun sudah sampai pada petunjuk teknis pelaksanaannya.

Dalam RPJMN 2020-2024 juga telah disinggung berbagai target pembangunan perdesaan (desa dan kawasan perdesaan) yang masuk sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Tentunya untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut diperlukan kesatuan langkah dan semangat membangun bersama, serta didukung oleh pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mengimplementasikan pembangunan di Daerah dan Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional, maka kami Lembaga Pengembangan Kebijakan Daerah Indonesia / Indonesia Local Development and Policy Institute (ILDP Institute), bersama ini menawarkan berbagai tema program bimbingan teknis bagi aparatur pemerintahan desa sebagaimana terlampir.

Program Bimtek tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pemerintahan desa, baik terkait masalah konten materi, waktu dan tempat kegiatan. Demikian penawaran program ini kami sampaikan, kiranya dapat dilanjutkan dengan kerja sama pelaksanaan kegiatan. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Silabus bimbingan teknis dan pelatihan

Bidang Peningkatan Kompetensi

Selengkapnya

Bidang Percepatan Pembangunan Desa

Selengkapnya

Bidang Keuangan dan Aset

Selengkapnya

bidang Pembangunan Ekonomi dan Pokmas

Selengkapnya

Bidang Peningkatan Kompetensi

1. Manajemen Kepemimpinan dan Manajemen Komunikasi Kepala Desa

  • Pemahaman Kewenangan Skala lokal Desa
  • Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa
  • Proses Penganggaran dan Pelaksanaan (APBDesa)
  • Penatausahaan Keuangan Desa
  • Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  • Pemahaman Kepemimpinan Kepala Desa
  • Pemimpin sebagai pencipta visi
  • Teknik mencapai keberhasilan tujuan
  • Pemimpin sebagai Problem Solver dan Berfikir kreatif
  • Negotiation & Lobbying Skill for Leader
  • Handling Conflict and Office politics (Konflik dalam kehidupan
  • berorganisasi, Peran Pemimpin dalam menghadapi konflik,
  • Mengelola konflik dan politik kantor untuk meningkatkan
  • produktivitas kerja)
  • Kepemimpinan Kades dalam gerakan usaha ekonomi desa
  • Leadership Kades sebagai motivator

Optimaliasi Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Mendukung Pembangunan Desa

  • Fungsi, Tugas, Hak dan Kewajiban Serta Wewenang BPD sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  • Tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Desa (penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDes);
  • Penatausahaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa berbasis aplikasi;
  • Pengawasan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi siswaskudes (berdasar Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa);
  • Strategi Optimalisasi Peran, Fungsi Tugas dan Wewenang BPD;
  • Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa oleh BPD sesuai dengan Permendesa No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penguatan Kapasitas Sekretaris Desa

  • Pemahaman Kewenangan Skala Lokal Desa
  • Tugas, Pokok, dan Fungsi Sekretaris Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa serta Kedudukan Sekretaris Desa dalam Pembangunan Desa
  • Perencanaan Pembangunan Desa & Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Permendesa No. 21 tahun 2020 Tentang Pedum Perencanaan Pembengunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  • Penganggaran Keuangan Desa (Penyusunan APB Desa, Kode Rekening, Perubahan APB Desa)
  • Pelaksanaan Pembangunan Desa (PBJ Desa, Pembangunan Desa Pencairan Dana dan Belanja, Kewajiban Perpajakan)
  • Penatausahaan Keuangan Desa
  • Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  • Pengelolaan Keuangan Desa dengan aplikasi Siskeudes

Pengelolaan Keuangan Desa bagi Bendahara Desa

  • Pemahaman Kewenangan Skala Lokal Desa
  • Pengelolaan Keuangan Desa
  • Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa
  • Perencanaan Pembangunan Desa & Prioritas Belanja Desa
  • Penganggaran Keuangan Desa (Penyusunan APB Desa, Kode Rekening, Perubahan APB Desa)
  • Pelaksanaan Keuangan Desa Desa (Penyusunan APB Desa, Kode Rekening, Perubahan APB Desa)
  • Penatausahaan Keuangan Desa
  • Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  • Pengawasan Keuangan Desa
  • Tahapan Audit atas Pengelolaan Keuangan Desa

Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

  • Revitalisasi Peran dan Fungsi PKK yang bersinergi dengan UU
  • Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
  • Pemberdayaan Masyarakat melalui 10 Program Pokok PKK
  • Manajemen Pengelolaan Pelaksanaan Program PKK
  • (Kelembagaan Gerakan PKK, Administrasi dan Pelaporan
  • Program)
  • Inovasi Program PKK
  • PKK dalam menggerakkan Posyandu (Posyandu Integrasi)
  • PKK dalam kegiatan Gerakan Masyarakat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
  • PKK dalam kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat
  • (Kewirausahaan, UMKM)
  • Pengembangan Kepribadian (Tata Busana & Tata Penampilan)

Capacity and Character Building

Pelatihan Aktif, Presentasi, Interaktif, Diskusi Kelompok, Brainstorming, Bermain Peran, Berpikir Kreatif, Simulasi, Role Play, Studi Kasus, Latihan, Bimbingan, Diskusi, Perenungan, Experiential Learning, Icebreaker

Output : Mengembangkan dan Meningkatkan Kemampuan Aparatur Dalam Rangka Menunjang Kinerja Organisasi dan Peningkatan Mutu Pelayanan

Peningkatan Kapasitas Panitia Pilkades Serentak

  • Tahapan dan Mekanisme Pilkades Serentak Persiapan & Pencalonan
  • Penetapan Data Pemilih dan Penjaringan Calon
  • Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa

Penyusunan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa

  • Pemahaman Permendagri No 84/2015 Tentang SOTK PemDes
  • Pemahaman Kewenangan Skala Lokal Desa
  • Pemahaman Kepemimpinan dan Tugas Kepala Desa
  • Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa dan staf pendukungnya
  • Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun
  • Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Teknis
  • Pengangkatan Atau Pengisian Jabatan Perangkat Desa
  • Praktek Penyusunan SOTK Pemerintah Desa

BIDANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan Pembangunan Partisipatif

  • Konsep dan Strategy Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa sehingga Pembangunan itu bagi Seluruh Warga Desa (No One Left Behind)
  • Pengkajian Potensi Desa untuk Seluruh warga Desa
  • Mekanisme dan Teknis Penyusunan Peta Jalan SDG’s Desa berdasar pada Permendesa No. 21 th. 2020
  • Penyusunan Peraturan di Tingkat Desa
  • Mekanisme Musyawarah Desa

Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Desa

  • Penyusunan Dokumen RPJM Desa Partisipatif
  • Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
  • Teknis Pembuatan Desain dan RAB
  • Sinkronisasi Penganggaran Kegiatan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
  • Penjelasan dan Praktek Dokumen Pendukung (DPA, DPAL, RKA, dan RAK)

Percepatan Pembangunan Desa

  • Mekanisme dan Teknis Penyusunan Peta Jalan SDG’s Desa berdasar pada Permendesa No. 21 th. 2020
  • Pemetaan Potensi Desa secara Menyeluruh
  • Smart Village (Desa Cerdas) dalam kerangka Program Penguatan Pembangunan dan Pemerintahan Desa (P3PD)
  • Kerjasama dan Kemitraan Desa
  • Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa (Perencanaan Desa, RPJMDesa, RKPDesa)

Penyusunan R-APBDesa

  • Pemahaman Kewenangan Skala Lokal Desa
  • Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Pedoman Teknis Penyusunan Program dan Kegiatan Berdasarkan RPJMDes dan RKPDes
  • Pengantar Struktur APBDesa (Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa)
  • Pengelolaan Keuangan Desa
  • Tata Cara Penganggaran Desa
  • Penyusunan Perdes R-APBDesa
  • Praktek Menggunakan SISKEUDES & Praktek Penyusunan RAPBDes
  • Diskusi dan Paparan Hasil Praktek Penyusunan R-APBDesa

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Desa Berdasarkan Perka LKPP No 12 Tahun 2019

  • Kewenangan, Perencanaan dan Penganggaran Desa
  • Organisasi Pengadaaan Barang/Jasa di Desa (tugas dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mulai dari Kepala Desa, Kaur sampai dengan penyedia)
  • Tahapan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Serah Terima.
  • Penyelesaian Perselisihan Pengadaan Barang/Jasa di desa

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Berbasis GIS (Geograpfic Information System)

  • Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa
  • Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa
  • Penyelesaian Perselisihan Batas Desa
  • Pengantar GIS; Pengenalan Global Mapper; Pengenalan AcrMap/ArcGIS.
  • Membuat Dan Mengelola Data Spasial;
  • Membuat Dan Mengelola Peta Digital.
  • Latihan / Praktek Penyusunan GIS

Output : Mengembangkan dan Meningkatkan Kemampuan Aparatur Dalam Rangka Menunjang Kinerja Organisasi dan Peningkatan Mutu Pelayanan

Penyusunan Profil Desa dan IDM (Indeks Desa Membangun)

  • Alur Penyusunan Profil desa dan IDM
  • Menghitung Potensi Umum Desa
  • Menentukan Tipologi Desa dan Tingkat perkembangan desa
  • Menentukan Kategori Perkembangan Desa dan Status Desa
  • Menginput Profil Desa dan IDM dalam Website penentuan status desa

Master Plan dan Aplikasi Desa Pintar

  • Pemetaan Potensi Desa (Pengkajian, Eksplorasi, pengembangan
  • dan Analisa usaha potensi unggulan)
  • Pendataan dan Validasi Data Desa
  • Aplikasi Desa Pintar, meliputi ;
  • - Perencanaan, survey, Pemasangan GCP (Ground Vontrol Point)
  • - Pengambilan & Pengelolaan Data Foto Udara
  • - Digitasi, Penomoran Bidang Tanah, Verifikasi, Survey, Foto bidang tanah, Entry Data dan pembuatan data Geospasial
  • - Sosialisasi dan Verifikasi
  • - Pembuatan Peta Tematik
  • - Content Tambahan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa (Surat Keterangan Desa, Surat masuk, Surat Keluar, dll)
  • Penyusunan Peta Jalan SDG’s Desa
  • Pendampingan Fasilitasi Desa

BIDANG Keuangan dan aset

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparatur Desa Berbasis Aplikasi SISKEUDES 2.0.4

  • Pemahaman Kewenangan Desa
  • Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa
  • Proses Penganggaran dan Pelaksanaan (APBDesa)
  • Penatausahaan Keuangan Desa
  • Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  • Materi praktek SISKEUDES 2.0.4.

Laporan Kepala Desa Dan Administrasi Pemerintahan Desa (LPPDesa)

  • Maksud, Tujuan dan Manfaat Penyusunan LPPDesa
  • Kebijakan Pemerintah Tentang Tata Kelola Pemerintah Desa
  • Jenis-Jenis Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  • Sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  • Standar Penyelenggaraan Desa (SPM)
  • Administrasi Umum, Kependudukan, Keuangan, Pembangunan

Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi (SIPADes V 2.0)

  • Pengelolaan Aset Desa (wewenang dan tanggung jawab)
  • 10 Kegiatan Pengelolaan Aset Desa (Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Penilaian
  • Pengelolaan aset desa berbasis aplikasi (Sistem Pengelolaan Aset Desa-SIPADES) & PRAKTEK

BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA

Optimalisasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Lokal

  • Strategi pengembangan UMKM & Optimalisasi UMKM sebagai penggerak ekonomi local)
  • Inovasi dalam Pengembangan UMKM dan Ekonomi Lokal berdasarkan Potensi Desa
  • Pemetaan Potensi Desa
  • Strategi Pengelolaan Potensi Usaha melalui UMKM
  • Pemanfaatan Teknologi e-Dagang (e-commerce) Bagi Pelaku UMKM
  • Studi Lapangan

Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia (Kaum Perempuan)

  • Untuk menyadarkan dan membuka daya kreatifitas masyarakat dalam membentuk usaha kecil atau UKM yang sangat digalakkan oleh pemerintah.
  • Untuk pemberian wawasan bagi warga masyarakat khususnya ibu rumah tangga bahwa ada upaya yang bisa dilakukan untuk membantu perekonomian keluarga, yakni salah satunya adalah usaha rumah tangga yang berbasis pada kerajinan tangan dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas yang tidak dipakai seperti kain perca, begitupun juga dengan cara memanfaatkan bahan-bahan yang melimpah di sekitar

Pemanfaatan Potensi Desa Untuk Meningkatkan PADes Melalui Pengembangan Usaha BUMDesa (PENGELOLA BUM DESA)

  • Konsepsi BUM Desa Dalam PP 11 Tahun 2021 dan Peremendesa No. 03 Tahun 2021
  • Peran BUM Desa dalam kebangkitan Ekonomi desa
  • Strategi dan Teknis Penyusunan Program Kerja BUM Desa dengan Analisa ZOPP
  • Tata Kelola BUM Desa yang akuntable (Administrasi & Pelaporan BUMDesa)
  • Tantangan dan Peluang BUM Desa Pasca disahkannya UU Cipta Kerja

Program Pengembangan Desa Wisata berbasis BUMDesa

  • Pendirian dan Pembentukan BUM Desa (Pemetaan dan
  • Eksplorasi potensi desa, Analisa ZOPP(Zeil Orienterte Project
  • Plannung), Prioritas potensi usaha ekonomi desa, Proyeksi / Study kelayakan usaha)
  • Analisai Pengembangan Wisata
  • Pengelolaan BUMDesa (Administrasi & Pelaporan BUMDesa)
  • Pengembangn BUMDesa (BUMDesa bersama, Kerjasama dengan pihak ke 3, Desa pintar)
  • Pemberdayaan pengembangan masyarakat sadar wisata
  • Manajemen pariwisata ekonomi kreatif dan merancang media promosi (berbasis IT)
  • Study Lapangan

Pengelolaan BUM Desa Berbasis Kawasan Perdesaan

  • Tinjauan BUM Desa Bersama di kawasan Perdesaan
  • Peluang dan tantangan serta strategi pemetaan dan pengelolaan pemanfatan BUMDesa Bersama kawasan pedesaan
  • Pendirian BUMDesa Bersama di kawasan Perdesaan (Prakarsa, Musdes, Musyawarah antar desa)
  • Pengurusan dan pengelolaan BUMDesa Bersama di kawasan Pedesaan
  • Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Bersama

Pengelolaan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

  • Pemetaan Potensi Desa (Pengkajian, Eksplorasi, pemilihan/pengembangan & Analisa usaha potensi unggulan, Master plan desa)
  • Peran Teknologi Tepat Guna dalam Pengembangan potensi desa
  • Pengorganisasian Masyarakat Melalui Kelembagaan Pos
  • Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes)
  • Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk percepatan kesejahteraan masyarakat desa
  • Studi Lapangan

Output : Mengembangkan dan Meningkatkan Kemampuan Aparatur Dalam Rangka Menunjang Kinerja Organisasi dan Peningkatan Mutu Pelayanan

Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan Bagi Aparatur dan Pengurus POSYANTEK

  • Pemahaman Peran Penting Posyantekdes
  • Pendirian Posyantekdes Berdasarkan Permendagri dan Permendesa
  • Penyusunan Rencana/Program Kerja dan Keuangan Posyantekdes
  • Strategi Peningkatan Pelayanan Posyaktekdes Kepada Masyarakat
  • Prinsip dan Tata Kelola Posyaktekdes
  • Teknik Pemetaan Potensi dan Kebutuhan TTG di Perdesaan
  • Membangun jejaring multi-sektor untuk peningkatan akses masyarakat ke dukungan teknologi, finansial, pasar, dan perlindungan hak kekayaan intelektual
  • Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan PelaksanaanPosyantekdes

KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING

  • Pengertian Stunting
  • Strategi Konvergensi pencegahan stunting di desa
  • Kegiatan prioritas konvergensi stunting dengan menggunakan dana desa
  • Pengertian, tupoksi, dan alur pembentukan KPM
  • Rumah Desa Sehat (RDS)
  • Teknis Pengisian Score card Konvergensi Stunting
  • Penerapan Aplikasi e-HDW dari Kemendesa PDTT untuk Konvergensi Stunting

Perlu Koordinasi Lebih Lanjut?

Untuk tema diklat lain, materi, maupun koordinasi terkait skema serta waktu pelaksanaan dapat menghubungi kami di nomor 081227024755

0812 2702 4755

Jam kerja Senin s.d Jumat 08.00 s.d 17.00